Tahun 2024 Tidak Ada Lagi Tambang Ilegal di IKN


Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanggulangan Penambangan Ilegal di wilayah IKN berhasil menertibkan 15 penambangan ilegal di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). 15 pertambangan itu dikuasai mafia tambang selama bertahun-tahun hingga mengganggu jalannya proses pembangunan.

Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna A Safitri mengatakan pertambangan ilegal di IKN harus segera dibersihkan untuk kelancaran pembangunan IKN. Sesuai cita-cita pemerintah pusat, IKN adalah satu-satunya ibu kota yang berhutan di dunia, maka di IKN tidak boleh ada aktivitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal. 

“Selama 6 bulan ini, Satgas sudah melakukan pencegahan hingga sosialisasi ke masyarakat. Upaya-upaya penertiban dalam proses hukum juga dilakukan hingga tidak ada lagi ditemukan tambang illegal di IKN ini,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, terdapat 61 Izin Usaha pertambangan (IUP) yang masih aktif di IKN dengan luas konsesi diperkirakan mencapai 60 ribu hektar. IUP-IUP itu tidak akan diperpanjang sesuai keputusan Kepala Otorita IKN. Selain itu, masih ada juga pertambangan ilegal di kawasan pengembangan IKN. 

“Seperti yang dijelaskan satgas, bahwa masih ada ditemukan tambang illegal di Kawasan pengembangan IKN. Saat ini masih dalam proses pendataan dan pada saatnya akan langsung ditindak. Tapi di kawasan Ring I dan Ring II sudah tidak ada lagi tambang illegal,” jelasnya.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kaltim, Kombes Pol Juda Nusa Putra,mengatakan masalah tambang illegal di IKN menjadi perhatian Presiden Jokowi dan Polri. Sebagai penegak hukum, Polda Kaltim bertugas mengamankan kawasan IKN dari tambang-tambang illegal.

“Tugas kami di Polda Kaltim adalah bagaimana caranya IKN ini zero daripada tambang illegal. Tidak menutup mata bahkan ada jeti-jeti milik aparat ksenior kami yang juga ditertibkan. Tidak pandang bulu, semua harus stop,” katanya.

Masalah tambang illegal di IKN, lanjut dia, tidak boleh terus-terusan dibiarkan. Pasalnya, IKN menjadi perhatian berbagai pihak dan menjadi fous pembangunan. Keberadaan tambang-tambang ilegal menjadi momok yang wajib diberantas, dan para pelakunya diberi peringatan.

“Masalah tambang ilegal ini menjadi perhatian semua orang, kalau tidak segera dibersihkan maka pembangunan IKN akan terganggu," imbuhnya. Meski demikian, dia mengaku tidak bisa bekerja sendirian. Badan Otorita perlu menggandeng pihak-pihak lain untuk bergabung bersama Satgas.

"Kita melakukan tindakan tapi tidak efektif jika hanya Polda sendiri, masalah ini perlu menggandeng seluruh institusi terkait agar maksimal dalam tiap penanganan,” ujarnya.

Dia memastikan, pada tahun 2024 pihaknya langsung menertibkan tambang-tambang ilegal di kawasan pengembangan IKN. Dimulai dari pendataan, pihaknya juga akan bersosialisasi ke masyarakat untuk selanjutnya menyetop semua mafia tambang. YN