Sekprov Kaltim: Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Dipengaruhi Pembangunan IKN

Sosialiasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang digelar Otorita IKN. (istimewa)
Sosialiasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang digelar Otorita IKN. (istimewa)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur saat ini di atas 6 persen. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyebut salah satu faktornya adalah keberadaan Ibu Kota Nusantara.

Sri menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam pandangannya, Sri menyebut UU tersebut memberikan kepastian, manfaat, dan keadilan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di atas 6% saat ini tentu tidak terlepas dari pembangunan IKN yang sedang berlangsung saat ini,” kata Sri Wahyuni, Senin (11/12/2023)

Sosialisasi tersebut juga membahas perkembangan penyusunan perubahan peraturan pelaksana UU IKN tersebut, menjadi upaya mendorong akselerasi perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemdasus IKN. UU Nomor 21 Tahun 2023 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN, didukung lintas sektor.

“Kita berharap percepatan pengembangan superhub ekonomi bisa berlanjut sehingga pemerintah daerah sebagai mitra IKN bisa mempersiapkan secara dini,” harap Sri Wahyuni.

Sosialisasi ini menjadi penting karena sebagai upaya melibatkan masyarakat. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sepakat perluasan keterlibatan publik menjadi prioritas.

“Sangat penting untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat luas terutama yang ada di Kalimantan Timur, sebab IKN memang dirancang sebagai kota dunia untuk semua kalangan, tak terkecuali,” kata Bambang.