Bolehkah Presiden Memihak dan Berkampanye? Wakil Ketua TKN Beri Contoh Megawati dan SBY

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman. (Istimewa)
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman. (Istimewa)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa kepala negara boleh memihak dan ikut berkampanye. Dengan catatan, kampanye yang dilakukan tidak menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, merespons pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut.


Ia mengaku tidak keberatan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dan ikut berkampanye.Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan, praktik kampanye kepala negara pernah terjadi di Indonesia pada era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pak SBY maju kedua kalinya tahun 2009 ya, dia presiden, dia berkampanye bahkan untuk dirinya sendiri, tetapi dia enggak boleh menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain," kata Habiburokhman dalam jumpa persnya di Jakarta, Rabu (24/01/2024).

Habib melanjutkan, hal yang sama juga dilakukan oleh Megawati ketika menjabat sebagai presiden lalu maju sebagai capres pada tahun 2004. Kemudian, dilanjutkan Presiden Jokowi yang saat itu maju kembali pada Pilpres 2019.

"Begitu juga misalnya Ibu Mega waktu maju sebagai presiden petahana kan boleh itu 2004 ya, demikian juga dengan Pak Jokowi ketika 2019, jadi enggak masalah," ujarnya.

Maka dari itu, Habiburokhman menegaskan bahwa seorang presiden boleh memihak paslon tertentu. Asalkan, tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

"Berpihak boleh, berkampanye pun boleh tidak harus netral, tetapi tidak boleh dia menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menguntungkan salah satu calon atau merugikan paslon yang lain," ungkapnya.

Baginya, praktik kepala negara berkampanye menjadi hal yang lumrah dan juga dilakukan di negara demokrasi seperti Amerika Serikat. Dia mengambil contoh Barack Obama yang berkampanye mendukung Hillary Clinton saat melawan Donald Trump.

“Jadi jangan diberi narasi sesat bahwa presiden nggak boleh berpihak atau presiden harus netral dan lain sebagainya," pungkasnya.